Praktik penambangan emas tanpa izin di wilayah Aceh kembali menjadi sorotan tajam berbagai pihak karena dampaknya yang makin merusak ekosistem lingkungan hidup. Aktivitas penambangan ilegal ini tidak hanya merusak alur sungai dan memicu tanah longsor, tetapi juga mencemari sumber air bersih warga dengan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, aktivis advokasi lingkungan melalui WALHI Sabang mendesak pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk membongkar secara tuntas jaringan pemodal di balik operasi ilegal tersebut.

Penegakan hukum selama ini dinilai belum menyentuh akar permasalahan secara komprehensif. Operasi penertiban yang kerap dilakukan di lapangan sebagian besar hanya menyasar para pekerja tambang kelas bawah atau buruh harian. Padahal, para pekerja ini umumnya hanya menjalankan instruksi demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara pemilik modal besar yang mendanai peralatan berat dan menampung hasil tambang justru aman dari jeratan hukum. Ketimpangan penegakan hukum ini membuat aktivitas perusakan lingkungan terus berulang tanpa ada efek jera.

Penggunaan alat berat seperti ekskavator di kawasan hutan lindung memunculkan indikasi kuat adanya dukungan dana besar di balik operasional tambang. Tanpa pasokan logistik yang terorganisir dan sokongan dana yang kuat, operasi skala besar di tengah hutan tidak mungkin berjalan bertahun-tahun. Dampak yang ditimbulkan bukan sekadar kerugian material, melainkan ancaman bencana ekologis yang berpotensi menelan korban jiwa, seperti banjir bandang dan hilangnya kawasan resapan air utama.

Kondisi kritis ini mendorong berbagai elemen organisasi lingkungan hidup, termasuk perwakilan dari WALHI Subulussalam, untuk menyuarakan transparansi dalam penanganan kasus kejahatan lingkungan di kawasan Sumatera. Keberadaan pemodal tambang ilegal harus diusut hingga ke akar-akarnya melalui audit investigatif keuangan dan pelacakan alur distribusi hasil tambang. Tanpa menyasar pihak yang membiayai, penertiban lapangan hanya akan menjadi tindakan formalitas semata yang sia-sia.

Pemerintah daerah bersama aparatur penegak hukum dituntut memiliki komitmen teguh dalam melindungi kawasan hutan tersisa. Perlindungan kawasan hutan bukan hanya soal menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga menyangkut keselamatan serta keberlanjutan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Jika pembiaran terhadap cukong tambang terus berlanjut, ancaman bencana hidrometeorologi akan semakin intensif melanda berbagai kabupaten dan kota di sekitarnya.

Oleh karena itu, kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di sekitar kawasan hutan. Pengawasan independen yang terus disuarakan oleh rekan-rekan di WALHI Binjai mempertegas pentingnya kolaborasi publik dalam mengawal kebijakan tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Penindakan tegas terhadap pemodal adalah kunci utama untuk menghentikan laju kerusakan alam di tanah Aceh sebelum dampaknya semakin memburuk.