Rentetan bencana alam yang mengepung berbagai kawasan pada akhir tahun 2025 kembali menegaskan bahwa kondisi lingkungan hidup di Indonesia berada dalam taraf darurat. Banjir bandang, tanah longsor, dan krisis air bersih bukan lagi sekadar fenomena alam biasa, melainkan akibat nyata dari ketidakseimbangan ekosistem akibat alih fungsi lahan secara masif. Analisis kritis atas peristiwa ini disampaikan secara lugas oleh tim WALHI Padang yang memaparkan data keterkaitan langsung antara deforestasi kawasan hulu dengan frekuensi bencana di kawasan hilir.

Kerusakan kawasan tangkapan air akibat pembukaan hutan secara liar dan ekspansi perkebunan skala besar memperlemah daya serap tanah terhadap curah hujan tinggi. Saat hujan deras mengguyur, limpasan air permukaan mengalir deras tanpa hambatan menuju permukiman warga, membawa material lumpur dan kayu gelondongan. Dampak langsung dari fenomena ini dialami oleh puluhan ribu jiwa yang kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian utama mereka.

Pola pembangunan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan terbukti membebankan biaya eksternalitas yang tinggi kepada masyarakat rentan. Pemerintah sering kali terjebak dalam penanganan darurat pascabencana tanpa pernah menyelesaikan akar masalah di bidang tata ruang dan perizinan. Tanpa ada evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin industri ekstraktif, anggaran penanggulangan bencana akan terus membengkak setiap tahunnya.

Peringatan senada mengenai bahaya krisis ekologis ini juga terus disuarakan oleh para aktivis di WALHI Padang Panjang guna mendorong perubahan kebijakan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana. Penetapan kawasan lindung harus dihormati secara mutlak dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan investasi jangka pendek. Pemulihan kawasan resapan air merupakan langkah darurat yang harus segera direalisasikan demi mencegah jatuhnya korban jiwa di masa depan.

Perubahan iklim global yang semakin meluas turut mempercepat frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem di kawasan tropis. Ketika benteng pertahanan alami seperti hutan primer terdegradasi, ketahanan wilayah terhadap dampak krisis iklim akan runtuh dengan cepat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan nasional wajib mengintegrasikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan secara ketat.

Langkah nyata yang harus diambil mencakup penghentian pemberian izin baru di kawasan hutan tutupan serta penegakan hukum bagi pelaku kejahatan lingkungan. Konsolidasi gerakan masyarakat sipil yang digalang bersama WALHI Pariaman menjadi energi utama untuk mengawal agar agenda pemulihan lingkungan tetap menjadi prioritas pemerintah. Bencana ekologis akhir tahun harus dijadikan pelajaran berharga untuk segera mengubah haluan tata kelola sumber daya alam.