Keputusan majelis hakim yang menolak permohonan intervensi dari organisasi lingkungan hidup dalam persidangan sengketa lahan kawasan hutan menuai kritik tajam dari kalangan aktivis. Banyak pihak menganggap bahwa keputusan penolakan tersebut menunjukkan kurangnya sensitivitas peradilan terhadap isu perlindungan keanekaragaman hayati yang sudah berada di ambang kepunahan. Respons kritis mengenai persoalan ini disampaikan secara terbuka oleh perwakilan WALHI Gunungsitoli yang menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek hukum lingkungan secara menyeluruh dalam setiap proses peradilan.

Spesies orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) merupakan salah satu mamalia paling langka di dunia yang saat ini menghadapi ancaman fragmentasi habitat skala besar. Pembukaan lahan untuk proyek skala besar dan konversi hutan tanpa studi dampak lingkungan yang memadai mengancam koridor pergerakan alami satwa endemik ini. Ketika jalur pergerakan mereka terputus, potensi perkawinan sedarah meningkat dan risiko konflik antara manusia dengan satwa liar menjadi tidak terhindarkan.

Pertimbangan hukum yang hanya berfokus pada legalitas administratif kepemilikan lahan dianggap mengabaikan prinsip keselamatan lingkungan yang dijamin dalam konstitusi. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat seharusnya menjadi standar dasar dalam menyikapi pertanahan di kawasan bernilai konservasi tinggi. Hakim diharapkan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) sebelum menetapkan keputusan yang berdampak permanen terhadap ekosistem.

Penolakan terhadap gugatan intervensi ini juga memicu keprihatinan mendalam bagi para penegak keadilan lingkungan di daerah lain, seperti WALHI Medan, yang secara konsisten mengawal kelestarian ekosistem hutan Sumatera. Ketika lembaga swadaya masyarakat dibatasi untuk masuk sebagai pihak intervensi, hak masyarakat luas untuk membela ruang hidup dan keanekaragaman hayati menjadi makin terbatas. Hal ini menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia pada masa mendatang.

Ancaman punahnya orangutan Tapanuli bukan sekadar isu lokal, melainkan perhatian internasional karena posisinya sebagai bagian penting dari warisan keanekaragaman hayati dunia. Hilangnya populasi spesies kunci ini akan merusak rantai makanan alami dan mengganggu keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis secara keseluruhan. Upaya pemulihan yang dibutuhkan akan memakan waktu dekade dan biaya yang sangat besar jika kerusakan dibiarkan terus terjadi.

Langkah advokasi hukum diperkirakan akan terus berlanjut melalui berbagai jalur legal yang tersedia demi memastikan habitat kritis tersebut tetap terlindungi secara sah. Dorongan moril serta dukungan publik yang terus digaungkan oleh tim WALHI Sibolga menjadi fondasi penting dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan. Penyelamatan habitat orangutan Tapanuli membutuhkan komitmen nyata dari seluruh elemen peradilan dan pemerintah agar warisan alam ini tidak hilang selamanya.